Genz.co.id – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) membongkar salah satu skandal korupsi terbesar di sektor pangan nasional. Dalam kasus ekspor minyak goreng (CPO) tahun 2022, Kejagung menyita uang tunai senilai Rp11,8 triliun dari lima perusahaan yang merupakan bagian dari Wilmar Group.
Penyitaan ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah lembaga penegak hukum di Indonesia, baik dari segi nilai maupun simbol penegakan hukum terhadap korporasi raksasa.
Perusahaan yang Terlibat:
Lima entitas Wilmar Group yang disita hartanya antara lain:
• PT Wilmar Nabati Indonesia
• PT Wilmar Bioenergi Indonesia
• PT Multimas Nabati Asahan
• PT Sinar Alam Permai
• PT Multinabati Sulawesi
Perusahaan-perusahaan ini dituding terlibat dalam penyalahgunaan kebijakan ekspor CPO saat terjadi krisis minyak goreng di Tanah Air.
Menurut hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), kerugian negara mencapai Rp11,880 triliun, terdiri atas:
• Kerugian keuangan negara
• Keuntungan ekonomi ilegal perusahaan
• Kerugian masyarakat akibat krisis
Meskipun pengadilan sebelumnya memvonis bebas kelima perusahaan, Kejagung tidak berhenti dan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kejagung meyakini bahwa negara dirugikan secara signifikan dan keadilan harus ditegakkan.
Dalam konferensi pers resmi, Kejagung memamerkan tumpukan uang sitaan dalam pecahan Rp100 ribu yang dikemas dalam plastik transparan. Masing-masing bungkus berisi Rp1 miliar, menunjukkan besarnya skala penyitaan ini.
Semua dana disimpan di rekening khusus Bank Mandiri dengan pengawasan pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Skandal minyak goreng 2022 kini mencapai titik penting dengan penyitaan dana besar oleh Kejaksaan Agung. Keputusan kasasi yang diajukan akan menjadi babak penentu dalam perjuangan hukum atas salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Langkah Kejagung ini sekaligus mempertegas pentingnya pengawasan kebijakan ekspor dan peran aktif negara melawan korupsi korporasi.
(Red)