Genz.co.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh warga Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan, pada Kamis (5/6). Laporan tersebut berkaitan dengan kebijakan pengiriman siswa ke barak militer dalam program pendidikan karakter yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Program bertajuk Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa itu dinilai Adhel sebagai bentuk kekerasan terselubung terhadap anak-anak. Ia menuduh kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76H.
“Saya laporkan karena ini menyangkut keselamatan mental dan fisik anak-anak. Tidak ada payung hukum untuk kirim siswa ke barak militer,” kata Adhel saat ditemui usai pelaporan.
Dalam laporannya, Adhel melampirkan sejumlah bukti seperti video kegiatan siswa di barak, surat edaran sekolah, hingga pemberitaan media terkait pelaksanaan program. Ia menyebut, dalam program tersebut, siswa dipotong rambutnya, memakai pakaian loreng, dan mengikuti latihan fisik layaknya pelatihan militer.
Menurutnya, pendekatan seperti itu berpotensi menyebabkan trauma serta tidak sejalan dengan prinsip pendidikan yang mengedepankan pembinaan karakter secara positif.
Sebelum ke Bareskrim, Adhel juga telah lebih dulu mengajukan pengaduan ke Komnas HAM.
Pihak Bareskrim membenarkan telah menerima laporan dan saat ini sedang dalam tahap telaah untuk proses lebih lanjut. “Akan ada gelar perkara dalam waktu dekat untuk menentukan kelanjutannya,” ujar seorang sumber internal Bareskrim yang tak disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, Gubernur Dedi Mulyadi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Namun, pihak Pemprov sebelumnya menyatakan program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa agar lebih disiplin dan tangguh.
(Red)